Sejak awal, kami menitikberatkan pada penyediaan jasa hukum berkualitas tinggi, unggul secara teknis dan layak secara komersial, yang disampaikan kepada klien secara tepat waktu dan dengan biaya yang “Efficient & Effisien”.
Pada dasarnya, hukum waris merupakan prinsip yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan proporsional dari harta pewaris kepada para ahli waris. Selain itu, juga untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik.
Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Adapun penyebab waprestasi ada dua kemungkinan. Keduanya adalah: ada keadaan memaksa atau pressure mejeur; dan karena ada kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai.
FIRMA HUKUM & KANTOR PENGACARA ABR adalah pengacara/ advokat yang sangat profesional dalam menangani kasus kasus besar di wilayah banten dan beberapa kota besar di indonesia kami memberikan pelayanan jasa hukum yang sangat ahli dan terpercaya sehingga kami sangat di kenal dan berkembang pesat dalam setiap bulan dan setiap tahun nya sehingga tidak ada yang meragukan kami oleh karena nya kemajuan dan pelayanan kami sangat di percaya oleh para pencari keadilan
Hukum adat mengandung norma-norma yang mengatur cara-cara pewarisan harta benda dan aset keluarga serta nilai-nilai yang mendalam dalam masyarakat tersebut.
Yang perlu kita ketahui bahwa warisan ini bukan hanya berupa harta kekayaan, tapi hutang juga merupakan warisan. Jadi hutang ini juga harus kita urus bukannya kita biarkan.
Efendi Purangi dalam bukunya berjudul Hukum Waris menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum tentang peralihan harta kekayaan peninggalan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.
Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.
Hal ini dapat dikecualikan apabila B tahu cek tersebut memang ada dananya pada pengesahan anak saat diterbitkan, namun, jika saat tanggal jatuh tempo dananya tidak ada, maka perbuatan B baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi murni.
adalah persoalan hukum perdata subyek hukum, baik perseorangan atau badan hukum, diajukan dalam bentuk permohonan oleh subyek hukum/pemohon untuk diselesaikan atau ditetapkan pengadilan.
Selain adanya perjanjian secara tertulis yang dilengkapi dengan tanda tangan di atas materai, unsur wanprestasi berikutnya yakni adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini termasuk ke dalam wanprestasi karena salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran yang ada.
One of several law firm Work that get our products and services is from a boutique in Jakarta. We want to complete all the legalities of our organization prior to a thing occurs to our organization. If unwelcome items have took place, all you have to do RUPS is use the providers of the boutique regulation firm Jakarta.
Keinginan klien yang menghendaki layanan hukum kami pada umumnya didasarkan atas rekomendasi dari klien kami terdahulu yang penetapan ahli waris merasa puas atas pelayanan hukum yang telah kami berikan.